JURNAL KERTHA WICAKSANA
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[KEABSAHAN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[YASA, PANDE I KETUT ARIS BUDI]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK
Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang wanita dengan waktu yang sama. Menurut Agama Islam bahwa poligami itu dibolehkan bagi seorang laki â laki muslim kawin dengan empat orang wanita, apabila mampu dan sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri â istrinya dalam memberikan nafkah dan pembagian waktu giliran. Apabila tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah kawin dengan seorang saja. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Berdasarkan perkara Nomor 443/Pdt.G/2015/PA.Dps. tentang permohonan izin poligami yang tercatat di Pengadilan Agama Denpasar, permohonan yang masuk dalam hal izin poligami terbatas pada permohonan yang berdasarkan pada alasan atau factor penyebab poligami karena penyakit istri yang tidak dapat disembuhkan dan karena adanya kebutuhan seksual suami yang tinggi sehingga istri tidak dapat melayani kewajibannya sebagai istri. Dalam memutus perkara poligami, lebih diutamakan kemaslahatan dari pada kemudhorotan karena prinsip kemaslahatan tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kemaslahatan dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Perkawinan ibarat pisau bermata dua. Jika dipegang orang yang benar, maka akan bermanfaat. Sebaliknya, jika dipegang orang yang salah, maka akan menimbulkan bahaya, bukan hanya bagi diri pelakunya, melainkan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Akibat yang ditimbulkan dari adanya permohonan izin yang dikabulkan oleh pengadilan yaitu sebagai dasar dilakukannya perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua dan sah nya anak yang akan dilahirkan oleh calon istri kedua. sehubungan dengan perkara izin poligami ini, bahwa hakim memberikan putusan dikabulkannya permohonan tersebut dikarenakan majelis hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain,selain itu majelis hakim sudah menganggap barang bukti cukup dan adanya pernyataan dari istri pertama bahwa rela dan tidak keberatan di poligami.
Kata Kunci: Poligami,Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban, Hukum Islam]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI ]]>
<![CDATA[APRILLIA, PUTU RATIH]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagi pekerja atau buruh perempuan diadakan pembatasan dalam melakukan pekerjaan. Salah satu di antaranya adalah larangan bagi pekerja perempuan untuk bekerja di malam hari. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali? Dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum? Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bahwa pihak pengusaha/Angkasa Pura Supports sudah memasukkan klausul-klausul dalam perjanjian kerja sesuai dengan yang diwajibkan oleh undang-undang ketenagakerjaan seperti mengenai besaran upah yang diterima tiap bulannya juga sudah memasukkan tunjangan makan, tunjangan transportasi dan premi lembur, perjalanan dinas, tunjangan hari raya (THR), dan karyawan berhak diikutsertakan dalam program BPJS ketenaga-kerjaan dan BPJS Kesehatan. Jika bekerja pada malam hari berhak mendapat perlindungan dari pihak perusahaan dan mendapatkan pelayanan antar jemput, serta mendapatkan makanan selama istirahat sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun hal ini masih banyak yang belum terpenuhi. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali adalah karena perusahaan tidak berani mengeluarkan biaya lebih untuk membiayai tenaga kerja yang bekerja pada malam hari, tetapi hambatan juga datang dari pekerja itu sendiri terhadap loyalitas kepada perusahaan yang memperkerjakannya di samping juga adanya kepentingan lain dari perusahaan itu sendiri. Saran yaitu Hendaknya pemerintah mengawasi dan bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wanita, apakah perusahaan sudah melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita sesuai perundang-undang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja wanita dari pengusaha yang nakal. Pemerintah lebih menyempurnakan lagi peraturan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari dengan menambahkan ketentuan sanksi yang harus dikenakan pada pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan tersebut, sehingga pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari merasa benar-benar terlindungi sehingga dapat bekerja dengan nyaman.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Wanita]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KARAKTER) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DENGAN KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[ADI GUNA, KADEK HENDRA]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE PRINCIPLES OF CUSTOMERS (CHARACTER) IN BANKING TRANSACTIONS WITH CREDIT CARDS
Problems of banking transactions especially in terms of credit. In the present day, transactions are generally not made in cash, but in the form of electronic transactions (cashless). With electronic transactions, the process that occurs is the transfer of books that only count the numbers. The physical form of the transaction does not exist unless the customer makes a withdrawal for the payment. In its development, the chain of withdrawal of money has a more practical alternative, ie credit card. A credit card is a card containing a customers identity and can be used to make payments electronically. The customers savings will be debited by the bank automatically once the transaction is made, then the bank which will pay the seller (merchant). Credit cards today are common and are the most practical and safe way of payment in modern society. Based on the above description of the background, then the formulation of the problem as follows: How the implementation of the principle of knowing customers in the provision of credit cards? And What are the legal consequences of credit card customers who default? The type of research used in writing this thesis is Normative Law research type. While the approach of the problem used is the approach of legislation and conceptual. Implementation of the principle of knowing the customer in credit card provision, it is important to remember the perfect character of the customer such as strong character, ability to return money, valuable assurance, strong capital and safe economic conditions And the consequences of credit card customers default are: Termination and / or cancellation and / or credit card bookkeeping without prior notice, all cardholders debts become due, and can be billed and must be paid instantly and at the same time paid, Cardholders assets And the guarantor is confiscated and the Cardholder and / or Guarantor Company is liquidated / liquidated or the business license is revoked by theauthorities.
Keywords: Know Your Customer Principles, Credit Card and Banking]]>
<![CDATA[SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PERJUDIAN ADU JANGKRIK ]]>
<![CDATA[ARSANA, WAYAN MEMO]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK
In the context of customary law, it is possible for a person to be able to choose his customary law, as the law used to solve the inherited problems that arise. As the successor of the descendants of the rights and the obligations of their parents, the children of the Indonesian people will be the support of their parents. Also the obligation to care for the parents later after the parents are unable to work again and maintain the house yard and place of worship (sanggah / pemerajan and other sacred buildings). The transfer of rights and duties of the heirs to the heirs is not inseparable from the familial system applicable to the Indigenous people. In addition to legitimate children or children in the Balinese community is also in the know of a child outside marriage. The formulation of the problem in this research is 1) How is the Legal Status of Outside of Marriage Children according to Bali Customary Law of Inheritance? 2) How to Protection of Inheritance Rights of Married Children According to Balinese Customary Law ?. This research method uses normative law research type with approach of concept of invitation and comparison approach that exist as normative. The conclusion of the result of the research is that the legal status of the child outside of marriage according to the Law of the Traditional Waris of Bali is essentially a legitimate marriage only having a civil relationship with his mother and his mothers family alone, protection of Inheritance Rights of Extraordinary Children According to Balinese Customary Law has not been regulated, Or some who have not been considered as heirs of the line of purusa or predana.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KARAKTER) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DENGAN KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[ADI GUNA, KADEK HENDRA]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE PRINCIPLES OF CUSTOMERS (CHARACTER) IN BANKING TRANSACTIONS WITH CREDIT CARDS
Problems of banking transactions especially in terms of credit. In the present day, transactions are generally not made in cash, but in the form of electronic transactions (cashless). With electronic transactions, the process that occurs is the transfer of books that only count the numbers. The physical form of the transaction does not exist unless the customer makes a withdrawal for the payment. In its development, the chain of withdrawal of money has a more practical alternative, ie credit card. A credit card is a card containing a customers identity and can be used to make payments electronically. The customers savings will be debited by the bank automatically once the transaction is made, then the bank which will pay the seller (merchant). Credit cards today are common and are the most practical and safe way of payment in modern society. Based on the above description of the background, then the formulation of the problem as follows: How the implementation of the principle of knowing customers in the provision of credit cards? And What are the legal consequences of credit card customers who default? The type of research used in writing this thesis is Normative Law research type. While the approach of the problem used is the approach of legislation and conceptual. Implementation of the principle of knowing the customer in credit card provision, it is important to remember the perfect character of the customer such as strong character, ability to return money, valuable assurance, strong capital and safe economic conditions And the consequences of credit card customers default are: Termination and / or cancellation and / or credit card bookkeeping without prior notice, all cardholders debts become due, and can be billed and must be paid instantly and at the same time paid, Cardholders assets And the guarantor is confiscated and the Cardholder and / or Guarantor Company is liquidated / liquidated or the business license is revoked by theauthorities.
Keywords: Know Your Customer Principles, Credit Card and Banking]]>
<![CDATA[SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[JAYANTARA, I GEDE KUSUMA]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK
Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tidak hanya dikalangan dewasa namun juga di kalangan remaja dan anak â anak. Penyebab penyalahgunaan ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), omzet peredaran narkoba dalam 1 (satu) tahun di Indonesia diperkirakan mencapai nilai Rp. 20 trilyun. Dengan adanya hal tersebut maka terdapat rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika ? (2) Bagaimanakah aplikasi sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika ? untuk memecahkan rumusan masalah tersebut dilakukan penelitian dengan metode normatif, sumber bahan hukum sekunder, metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen, dan analisis bahan hukum dengan menggunakan argumentasi hukum.
Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang â Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda. Sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika menggunakan double track system yaitu menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus.
Kata kunci : Sanksi Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PIHAK KETIGA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[PRANATA, I KADEK RIDWAN]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract
In settlement of dispute in the administrative court it is possible there are interested third parties in the case of others who want to come in and have to given opportunity to defend their rights. How about the third party is a person or civil legal body who then be placed as defendants party by the judges, it is course contrary to article 1 number 12 of the Act No. 51 in 2009, which states that who have position is only the agency or officer of Administrative administrative officer. The entry of third parties or the intervenient in dispute of administrative court posible aqivalent in the civil court, the provisions contained in Aricle 83 Act No. 5 in 1986. Someone who felt have interest could enter into the ongoing dispute on their own initiative or at the judge intiatives. In practice a third party that is not a agency or officer of administrative court beside could positioned as plaintiff party, bu the judge can also position them as party of defendant II Intervention.]]>
<![CDATA[FUNGSI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) BALI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PDAM KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[PUTRA, I KADEK YOKO JUNIANTARA]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK
Di Indonesia , gerakan perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat. YLKI yang secara popular dikenal sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian â kerugian yang di alami konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hukum perjanjian antara konsumen dengan produsen , maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Adapun rumusan masalah dari sekripsi ini adalah bagaimana kedudukan dan fungsi YLPK dalam melindungi kepentingan konsumen dan hambatan apa saja yang di hadapi YLPK dalam melindungi kepentingan konsumen. Tipe penelitian yang di gunakan di penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode yang jenis penelitianya lebih menekankan data primer, yaitu data yang di proleh di penelitian untuk mengkaji penerapan hukum di masyarakat yang bertujuan untuk memahami dengan benar mengenai kedudukan, fungsi dan upaya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali di dalam melindungi konsumen. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya masukan baru yang diperlukan dalam wawancara tersebut. Adapun penggunaan pedoman wawancara dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi yang menjadi target wawancara, sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Adapun simpulan dari dibuatnya skripsi ini adalah fungsi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali di dalam melindungi kepentingan konsumen adalah sebagai lembaga non pemerintah yang akan memperjuangkan hak â hak konsumen sesuai pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 agar kembali terciptanya rasa saling menghargai antara produsen dan konsumen.
Kata Kunci : Fungsi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, Dalam
Melindungi, Kepentingan Konsumen]]>
<![CDATA[KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH DIHADAPAN KEPALA DESA ]]>
<![CDATA[GRASIANA, YULITA]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT
In the event that involves the seller and the buyer of the land, there is agreement by which one party binds himself to deliver a material, and the other party to pay the price that was promised. To date there is still a phenomenon in which the sale and purchase of land is done by the village head. Based on these issues, the issues to be studied are how the rule of law in the sale and purchase of land in front of the village chief, and how the forms of legal protection for good faith purchaser in the sale and purchase of land by the village head. The method used is the method of normative research. The role of the village chief in the sale and purchase of land in practice is as a witness, noting the shift of land rights by way of selling the land in the village, creating a certificate of inheritance and collect fees on every transaction of sale and purchase of land. Deed as a proof of contents and signatures contained therein are recognized by both parties. Based on this, the deed that has earned legalization of village heads in terms of evidence, due to the recognition of the signature, then the contents of deed was regarded as agreements between the parties for deed the truth lies in the hands of the parties, with the recognition of the signature, the act is perfect evidence. To ensure legal certainty and protection for holders of rights to the land, it would be good if the government carries out land registration is accompanied by the provision of proof of rights to land parcels which occur as a means of strong evidence.
Keywords: Purchase of land, the village chief]]>
